P E N G E R T 1 A N
Pasal 1

1). Kode Etik Konsultan Hukum Pasar Modal adalah prasetia Penasehat/Konsultan Hukum yang merupakan pola sikap dan perilaku serta sarana pembinaan dan pengawasan untuk meningkatkan mutu Penasehat/Konsultan Hukum Pasar Modal dalam melaksanakan tugas dan pengabdiannya selaku penasehat dan konsultan dalam bidang hukum dilingkungan Pasar Modal yang Wajib dijunjung tinggi dan ditaati oleh setiap Penasehat/Konsultan Hukum Pasar Modal.

2). Dewan Kehormatan Konsultan Hukum Pasar Modal adalah suatu Dewan yang dibentuk oleh Badan Pengurus guna memelihara tegaknya Kode Etik Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal.

BAB II
T U J U A N
Pasal 2

Kode Etik bertujuan memberikan landasan bagi Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal dalam memelihara integritas moral, harkat, kewibawaan dan martabat setiap anggotanya dalam rangka:

1). Menggalang, persatuan para anggota serta menjaga integritas anggota dalam menjalankan profesinya.

2). Meningkatkan penguasaan anggota secara profesional mengenai pelbagai aspek Hukum Pasar Modal di Indonesia.

3). Mendukung Pasar Modal dengan memberikan pelayanan secara cepat dan tepat kepada pihak pihak yang terkait dengan Pasar modal.

BAB Ill
KEPRIBADIAN KONSULTAN HUKUM
Pasal 3

1). Para penasehat/konsultan hukum yang tergabung dalam Himpunan Konsultan Hukum Pasar modal, selanjutnya disebut anggota Himpunan adalah warga negara Indonesia yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan dalarn melakukan tugasnya menjunjung tinggi Negara Hukum Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

2). Konsultan hukum harus bersedia memberi konsultasi dan nasehat hukum kepada setiap orang/perusahaan yang memerlukannya dalam lingkungan Pasar Modal tanpa membedakan agama, kepercayaan, suku, keturunan, keyakinan politik atau kedudukan sosialnya.

3). Konsultan hukum dalam melakukan tugasnya tidak semata mata mencari imbalan materieel, tetapi terutarna berjuang untuk menegakkan hukum dan kebenaran dalam lingkungan Pasar Modal dengan cara yang jujur dan bertanggung jawab serta senantiasamenjunjung tinggi profesi konsultan hukum sebagai profesi terhormat (officium nobilis).

4). Konsultan hukum bekerja dengan bebas dan mandiri serta tidak dipengaruhi oleh siapapun dan wajib memegang teguh rasa kesetiakawanan antara sesama ternan seprofesi.

5). Konsultan hukum dalam melakukan tugasnya haruslah menunjukkan keteladanannya yaitu dengan bersikap sopan santun terhadap siapapun dan dimana-pun, namun ia wajib mempertahankan hak dan martabatnya di mimbar manapun.

BAB IV
HUBUNGAN DENGAN KLIEN
Pasal 4

1). Konsultan hukum dalam menjalankan tugasnya di lingkungan Pasar Modal :

  1. wajib mentaati serta melaksanakan dengan sungguh sungguh segala ketentuan yang berlaku di lingkungan Pasar Modal serta mendahulukan kepentingan klien (emiten dll) daripada kepentingan pribadinya.

  2. dilarang menetapkan syarat syarat yang membatasi kebebasan klien untuk mempercayakan kepentingan kepentingannya kepada konsultan hukum lain.

  3. harus menentukan besarnya uang jasa dalam batas batas yang layak dan tidak dibenarkan dengan sengaja membebani klien dengan biaya biaya yang tidak perlu.

  4. harus selalu memegang rahasia jabatan tentang hal hal yang diberitahukan kepadanya oleh klien secara kepercayaan dan wajib tetap menjaga rahasia itu setelah berakhirnya hubungan konsultan hukum dengan klien yang bersangkutan, kecuali apabila diwajibkan oleh undang undang.

2). Konsultan hukum dilarang mempunyai kepentingan langsung maupun tidak langsung terhadap usaha klien terkait.

BAB V
HUBUNGAN DENGAN MITRA SEPROFESI
Pasal 5

1). Hubungan antara Konsultan Hukum seprofesi didasarkan atas sikap saling menghargai dan mempercayai.

2). Keberatan kebe ratan terhadap tindakan seorang mitra seprofesi yang dianggap bertentangan dengan Kode Etik ini harus diajukan kepada Dewan Kehormatan untuk diminta pertanggungjawabannya dan tidak dibenarkan untuk disiarkan melalui media massa.

3). Konsultan hukum tidak diperkenankan menarik seorang klien dari teman seprofesinya, kecuali dengan izin dari teman seprofesi yang bersangkutan dan setelah mendapat keterangan darinya bahwa klien
telah memenuhi semua kewajiban terhadapnya, termasuk kewajiban keuangan.

BAB VI
PETUNJUK PETUNJUK PELAKSANAAN TUGAS
Pasal 6

1). Konsultan hukum dalam rangka memberi pendapat dari segi hukum (legal opinion)

Untuk keperluan emiten/pihak lain yang terkait dengan Pasar Modal hendaknya benar benar memperhatikan serta melaksanakan petunjuk petunjuk yang telah ditentukan dalam peraturan perundang undangan Pasar Modal yang sekurang kurang nya memuat hal hal sebagai berikut:
a. Anggaran Dasar dari Emiten beserta perubahan perubahannya.
b. Izin usaha dan izin lainnya yang wajib dimiliki oleh Emiten.
c. Bukti pemilikan/penguasaan atas harta kekayaan Emiten.
d. Perikatan perikatan yang dilakukan oleh Emiten dengan pihak ketiga.
e. Gugatan atau tuntutan dalam perkara perdata atau perkara pidana yang menyangkut Emiten atau pribadi pengurus.
f. Dan lain sebagaiya.

2). Konsultan hukum tidak dibenarkan untuk melalui media massa mencari publisitas bagi dirinya sendiri atau untuk menarik perhatian masyarakat mengenai tindakan tindakannya sebagai konsultan hukum mengenai pekerjaan yang sedang, telah atau akan ditanganinya, kecuali apabila keterangan yang ia berikan itu bertujuan untuk menegakkan prinsip prinsip hukum dalam lingkungan Pasar Modal yang wajib diperjuangkan oleh setiap Konsultan Hukum Pasar Modal.

BAB VIl
KEKUATAN DAN PELAKSANAAN KODE ETIK
Pasal 7

1). Kekuatan Kode Etik Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal terletak pada prasetia setiap dirinya sendiri sebagai anggota Himpunan untuk bersikap dan perilaku sesuai dengan Kode Etik ini.

2). Terhadap pelanggaran atas Kode Etik dapat dikenakan, sanksi sesuai dengan tingkat pelanggarannya oleh Dewan Kehormatan.

BAB VIII
DEWAN KEHORMATAN
Pasal 8

1). Dewan Kehormatan menerima dan memeriksa pengaduan terhadap seorang Konsultan Hukum Pasar Modal sebagai instansi pertama dan terakhir.

2). Dewan Kehormatan terdiri dari seorang Ketua dan dua anggota yang dipilih oleh Badan Pengurus dari para anggota Himpunan.

3). Dewan Kehormatan diangkat untuk masa tugas 2 (dua) tahun bersama dengan masa diangkatnya ariggota Badan Pengurus.

4). a). Pengaduan dapat diajukan oleh pihak-pihak yang berkepentingan dan merasa dirugikan yaitu:

a. klien (emiten dll).
b. rekan seprofesi.
c. pejabat/penguasa.
d. anggota masyarakat.
e. Pengurus Himpunan Konsultan llukum Pasar Modal.

b). Materi pengaduan hanyalah yang mengenai pelanggaran terhadap Kode EtikHimpunan Konsultan Hukum Pasar Modal.

c). Pengaduan harus disampaikan secara tertulis kepada Badan PengurusHimpunan Konsultan Hukum Pasar Modal.

Pasal 9

Pemeriksaan oleh Dewan Kehormatan

1). Dewan Kehormatan setelah menerima pengaduan tertulis yang disertai surat surat bukti yang dianggap perlu, menyampaikan dalam waktu 14 hari dengan surat kilat/ tercatat tembusan/foto copy surat pengaduan kepada teradu dengan tanda terima yang sah dari si teradu.

2). Selambat-lambatnya dalam waktu 28 hari pihak teradu harus memberikan jawabannya secara tertulis, disertai pula bukti-bukti yang dianggapnya perlu.

3). Jika dalam waktu 28 hari tersebut teradu tidak memberikan jawaban tertulis, disampaikan surat peringatan dan jika dalam waktu 7 hari sejak tanggal surat peringatan tersebut ia tetap tidak memberikan jawaban tertulis, maka ia dianggap telah melepaskan hak jawabnya.

4). Dalam hal teradu tidak menyampaikan jawaban sebagai mana diatur diatas, Dewan dapat segera menjatuhkan putusan tanpa kehadiran pihak pihak yang bersangkutan.

5). a. Dalam hal jawaban teradu telah diterima, maka Ketua Dewan dalam waktu selambat lambatnya 14 hari menentukan hari sidang dan menyampaikan panggilan kepada pengadu dan teradu untuk hadir dimuka sidang tersebut.
b. Panggilan panggilan tersebut harus diterima oleh yang bersangkutan paling lambat 3 hari sebelum hari sidang yang ditentukan.

6). a. Pengadu dan Teradu harus datang sendiri dan tidak dapat menguasakan kepada orang lain.

b. Jika dikehendaki oleh yang bersangkutan, mereka dibolehkan didampingi oleh penasehat.

c. Masing masing pihak berhak juga untuk membawa saksi-saksi.

7). a. Pada sidang pertama yang dihadiri oleh kedua belah pihak, Dewan mengusahakan tercapainya perdamaian.

  1. Bilamana perdamaian tercapai dalam sidang itu dengan persetujuan teradu, pengadu mencabut kembali pengaduannya atau dibuat akta damai yang mempunyai kekuatan pasti yang dijadikan keputusan Dewan.

  2. Perdamaian seperti itu selalu masih dapat diadakan selama pemeriksaan berjalan dan selama belum ada putusan.

  3. Dihadapan sidang kedua belah pihak diminta mengemukakan alasan pengaduan dan pembelaan, sedangkan surat surat bukti akan diperiksa dan saksi saksi akan didengar oleh Dewan.

8) a. Apabila pengadu yang telah dipanggil sampai dua kali, tidak datang tanpa alasan yang sah, pengaduan dinyatakan gugur dan ia tidak dapat mengajukannya lagi atas dasar yang sama.

  1. Apabila teradu, setelah dipanggil sampai dua kali tidak datang tanpa alasan yang sah, pemeriksaan diteruskan tanpa hadirnya teradu.

  2. Dewan berwenang untuk memberikan putusan diluar hadirnya teradu, yang mempunyai kekuatan yang sama dengan suatu putusan biasa.

  3. Dalam melakukan pemanggilan untuk kedua kali Dewan harus mengindahkan jangka waktu antara diterimanya pemanggilan hari sidang seperti ditentukan dalam ayat 3) pasal ini.

Pasal 10

Sidang sidang Dewan Kehormatan.

1). Dewan Kehormatan bersidang sebagai majelis yang dipimpin oleh Ketua dan dihadiri oleh semua anggota.

2). Sidang sidang dilakukan secara tertutup, sedangkan putusan diucapkan dalam sidang terbuka.

Pasal 11

Cara pengambilan Putusan

1). Putusan Dewan ditanda tangani oleh semua anggota.

2). Dewan mengambil putusan dengan suara terbanyak dan mengucapkannya dengan atau tanpa dihadiri oleh pihak pihak yang bersangkutan setelah sebelumnya memberitahukan hari, tanggal dan waktu sidang tersebut kepada pihak pihak yang bersangkutan.

Pasal 12

Tindak Hukuman

1). Setelah memeriksa dan mempertimbangkan pengaduan pembelaan, bukti bukti serta kesaksian kesaksian, maka Dewan dapat :

a. Menolak atau menyatakan pengaduan tidak dapat diterima.
b. Menerima pengaduan dan menentukan tindakan yang diberikan.

2). Putusan harus memuat pertimbangan pertimbangan yang menjadi dasarnya dan menunjuk pada pasal pasal Kode Etik terlanggar.


3). Tindakan yang diberikan dalam keputusan dapat berupa:

a. Tegoran secara tertulis.
b. Peringatan keras dengan surat.
c. Pemberhentian sementara dari keanggotagn selama 3 bulan sampai 6 bulan.
d. Pemberhentian sebagai anggota.

Pasal 13

Penyampaian salinan putusan.


Dalam waktu selambat lambatnya 14 hari setelah putusan diucapkan, salinan putusan Dewan Kehormatan disampaikan kepada:
a. Teradu.
b. Pengadu.
c. Pengurus Himpunan Konsultasi Huk um Pasar Modal.
d. Bapepam.

Pasal 14

Ketentuan ketentuan lain.

1). Segala biaya yang dikeluarkan dibebankan kepada:

a. Himpunan Konsultasi Hukum Pasar Modal.
b. Pengadu/Teradu.

2). Pengurus berwenang menyempurnakan hal hal yang telah diatur dalam Kode Etik serta Hukum Acaranya dan/atau menentukan hal-hal yang sebelum diatur didalamnya setelah memperhatikan saran dari Dewan Kehormatan yang berkenaan dengan ltu.
Kode Etik ini disahkan dalam Rapat Anggota bertempat di Gedung Bapeparn Jin. Merdeka Selatan pada tanggal 16 Nopember 1990 dan dinyatakan berlaku mulai tanggal 16 Nopernber1990

About these ads